qiraah mubadalah

KONSEP KESALINGAN DAN PROBLEM-PROBLEMNYA: KRITIK ATAS QIRA'AH MUBADALAH

Oleh: Maryam Arrosikha

Pendahuluan

Qirā`ah Mubādalah (selanjutnya ditulis: qira`ah mubadalah) merupakan sebuah metode tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Metodologi ini juga diterapkan pada ayat Alquran, teks-teks hadis, dan warisan tradisi keilmuan klasik. Ia lahir dari feminisme Islam, tepatnya di Indonesia, yang merupakan sebuah aliran dari gerakan feminisme (meski tetap Islam tidak dapat disandingkan dengan ideologi apapun). Jika feminisme bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai ranah kehidupan, maka begitu juga dengan feminisme Islam, mereka memiliki tujuan yang sama meski ditempuh dengan cara yang sedikit berbeda.

Seperti halnya feminisme yang berkeyakinan mengenai adanya sistem patriarkal yang menghegemoni di berbagai sisi, begitu juga feminisme Islam berkeyakinan bahwa ada sistem patriarkal yang menghegemoni dunia Islam. Mereka juga menganggap adanya bias gender pada syariat karena para mufassir dan perawi hadis mayoritasnya adalah laki-laki. Sehingga dibutuhkan adanya rekonstruksi hukum agama dengan cara menganalisis ulang Alquran dan Sunnah (Mahfud, 2015: 103). Untuk melakukannya, para feminis muslim menggunakan alat interpretasi yang lain untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai prinsip egalitarianisme dalam Islam (Badran, 2009: 4), salah satunya dengan Qira`ah Mubadalah ini.

Qira`ah Mubadalah memiliki fokus pembahasan pada tema-tema kesalingan antarindividu atau kelompok, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan teologis dan sosial mengenai kegelisahan terkait posisi perempuan pada teks-teks keagamaan, dan bagaimana menjawab secara konkret dari sisi teks-teks sumber (Alquran dan hadis). Istilah mubādalah ini berasal dari bahasa arab bā-da-la yang bermakna mengganti, mengubah, dan menukar. Pada konteks ini, ia dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal (Kodir, 2019: 59).

Salah satu contoh pembacaan baru ala mubādalah adalah ketika memaknai Q.S. an-Nisaa’ (4) ayat 34 mengenai qawwāmah. Pada ayat tersebut, disebutkan secara jelas mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, begitu juga pada mushaf Alquran terjemah Bahasa Indonesia pada umumnya. Pemaknaan kepemimpinan laki-laki atas perempuan tersebut dianggap masih merupakan tafsir literal dan belum menggunakan perspektif mubādalah. Lebih lanjut lagi, disampaikan bahwa ayat ini bukan sedang membicarakan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki atas perempuan berbasis jenis kelamin. Namun, ayat ini berbicara tentang tuntutan terhadap pihak yang memiliki keutamaan dan harta untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak memiliki harta. Laki-laki disebut secara eksplisit karena sesuai dengan realitas ketika ayat turun hingga saat ini. Tapi sesungguhnya, substansi ayat ini menyasar pihak yang memiliki harta untuk menanggung pihak yang tidak memiliki harta (Kodir, 2019: 380). Hasil dari mubādalah dalam ayat tersebut yaitu bahwa laki-laki dan perempuan dapat sama-sama menjadi qawwām, asalkan ia memiliki harta untuk menanggung keluarganya.

Metode pembacaan ini menjadi bermasalah karena menyelisihi tradisi tafsir klasik. Menurut ijma’ ulama, salah satunya at-Tabari sebagai seorang mufassir mu’tabar, qawwāmah yang dimaksud adalah laki-laki yang memimpin dan mendidik perempuan, dan memberi penegasan jika melanggar. Karena Allah telah mengutamakan dirinya dari yang lain, ia juga berkewajiban menafkahi (at-Tabari, Jil. 8: 290). Oleh sebab itu, laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan wajib menaatinya. Jika Istri bermaksiat kepada suaminya, maka suaminya mesti mengingatkan, dan jika tidak diindahkan nasihat tersebut maka dianjurkan berpisah dari tempat tidurnya, jika masih tidak mengindahkan suami diperbolehkan untuk memukul istrinya dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai. Hal ini dilakukan untuk menjaga ikatan pernikahan dari perceraian dan terjadinya mudarat yang lebih besar. Begitu juga jika dilihat lebih jauh, kepemimpinan ini bukan hanya sekedar pada sisi harta. Namun sebenarnya, dari sisi psikologis, biologis, hingga sosiologis pun pada dasarnya laki-laki memiliki tabiat kodrati untuk memimpin dan melindungi (Megawangi, 1999: 211). Akan tetapi perspektif holistik seperti ini disingkirkan oleh qira’ah mubadalah bahkan sejak alasan kemunculannya.

Sebagai tawaran metode tafsir kontemporer, qira’ah mubadalah muncul karena dilatarbelakangi oleh dua permasalahan, yaitu sosial dan bahasa. Menurut perspektif ini, pada sisi sosial saat ini tafsir keagamaan lebih banyak disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Asumsi pada latar belakang sosial ini adalah, bahwa mufassir yang laki-laki menafsirkan Alquran dengan sudut pandang laki-laki. Maka lahirlah berbagai penafsiran yang dinilai tidak ramah perempuan. Kemudian, pada sisi bahasa, bahasa Arab sebagai media yang digunakan Alquran merupakan bahasa yang memiliki bentuk berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Jika dilihat di Alquran pun, mayoritas redaksinya menggunakan bentuk laki-laki (tadzkīr) – yang kadang bermakna umum. Hal ini memunculkan asumsi bahwa seakan-akan perempuan tidak dianggap sebagai subjek dalam ayat-ayat tersebut.

            Selain klaim permasalahan sosial dan bahasa yang perlu ditinjau ulang, metode tafsir ini juga problematis sejak dari premis dasarnya. Terdapat tiga premis dasar yang mendasari pemaknaan mubadalah, yaitu 1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya. 2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. 3) Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi (Kodir, 2019: 195).

Berangkat dari premis-premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa qira`ah mubadalah berasumsi bahwa 1) Alquran dianggap hanya menyasar salah satu jenis kelamin saja, 2) terdapat relasi hegemoni antara laki-laki dan perempuan di dalam teks keagamaan, sehingga menghasilkan 3) ruang terbuka pemaknaan ulang atas Alquran. Asumsi-asumsi ini berhubungan dengan latar belakang munculnya perspektif dan metode mubadalah, yaitu klaim permasalahan bahasa dan sosial yang telah disebutkan sebelumnya.

Bahasa Arab sebagai media teks-teks primer dalam Islam adalah bahasa yang memiliki karakteristik tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Terlebih banyak ayat Alquran dan matan hadis yang menggunakan kata ganti laki-laki, memunculkan anggapan bahwa subjek ayat tersebut hanyalah laki-laki. Sehingga menurut mubadalah, perlu dimunculkan kesadaran bahwa perempuan juga merupakan subjek dan harus masuk dalam tafsir keagamaan. Padahal sebenarnya, jika dilihat secara keseluruhan, Alquran berbicara kepada laki-laki dan perempuan dengan berbagai bentuk. Sebagian berbentuk umum, sebagian berbentuk laki-laki, dan sebagian berbentuk perempuan (al-Qattan, 2000: 236). Pendapat yang menyatakan bahwa seakan-akan subjek Alquran hanya laki-laki muncul dikarenakan Alquran dilihat secara parsial, atau terbagi-bagi. Padahal semestinya Alquran dilihat sebagai sesuatu yang holistik atau menyatu.

Di lain sisi, jika memang pada kenyataannya banyak terjadi problem sosial mengenai relasi laki-laki dan perempuan, maka seharusnya diadakan perbaikan pada ranah sosial. Bukan ketika terjadi problem sosial lalu syariat diotak-atik. Karena sejatinya, problem sosial ini muncul bukan hanya karena pengaruh teologis namun juga karena berbagai faktor lain. Namun alih-alih menyelesaikan permasalahan sosial tersebut, qira’ah mubadalah justru menawarkan cara tafsir baru teks keagamaan.

Padahal sebenarnya pemaknaan teks Islam—Alquran dan Hadis—tidak dapat dimaknai dengan serta merta tanpa merujuk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ahli tafsir, maka semestinya pemaknaan Alquran tidak begitu saja dianggap dapat dimaknai ulang. Karena dalam Alquran juga terdapat ayat-ayat tsawabit, yang sudah tetap maknanya dan tidak dimungkinkan dimaknai berbeda dengan makna yang telah ada (Ahmad, 2012: 44). Terlebih, jika premis ini membuka kemungkinan siapapun untuk memaknai ulang Alquran, asalkan dengan metodologi yang telah ditetapkan oleh qira`ah mubadalah. Hal tersebut bertentangan dengan kaidah tafsir dalam tradisi keilmuan Islam. Sebab hakikatnya seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan tertentu untuk dapat menafsirkan Alquran. Sehingga orang-orang yang telah memenuhi persyaratan ini tidak akan menafsirkan Alquran hanya untuk menuruti keinginannya, atau keegoisannya sebagai laki-laki (al-Qattan, 2000: 340). Karena dalam tradisi keilmuan Islam seorang mufassir dianggap kredibel bukan karena jenis kelamin, namun karena kualifikasi keimanan dan keilmuannya
(al-‘Aqqad, 1986: 185-189).

Akan tetapi syarat ketat mufassir tersebut seperti tidak dipertimbangkan qira’ah mubadalah yang sejak awal mencurigai adanya bias gender dalam penafsiran ulama klasik. Perspektif seperti ini lahir dari problem cara pandang alam atau worldview mubadalah yang menempatkan kaca mata gender di atas syariat.  Hal ini tergambar dari tujuan lahirnya qira’ah mubadalah sebagaimana dijelaskan oleh Kodir (2019: 17) yaitu sebagai jawaban dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Begitu juga pernyataannya,

“Qira`ah Mubadalah memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Utamanya, teks-teks yang merefleksikan cara pandang dan sikap masyarakat Arab yang bias gender ketika itu.” (Kodir, 2019: 35)

            Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Qira`ah Mubadalah lahir dari cara pandang (worldview) mengenai adanya relasi gender yang timpang, penggunaan bahasa dengan kesadaran gender tertentu dalam teks primer Islam, serta pemahaman teks keislaman yang belum menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek kehidupan—salah satunya dikarenakan mufassir yang mayoritas laki-laki. Kenyataannya, bias perspektif tersebut  tidak terjadi pada teks-teks primer Islam.

Jadi pada dasarnya, nilai kesalingan yang diangkat oleh mubadalah ini, tidak berbeda dengan kesetaraan gender yang biasa digaungkan oleh feminisme. Qira`ah Mubadalah sebagai sebuah metode dalam menafsirkan al-Qur’an mencoba memaknai ulang teks-teks primer Islam yang dirasa belum dimaknai dengan pemaknaan resiprokal atau kesalingan. Pemaknaan ini dilakukan dengan berasas premis dasar, cara kerja, dan skema tertentu. Jika dikaji lebih lanjut, qira`ah mubadalah ini berangkat dari asumsi-asumsi feminisme mengenai adanya relasi-kuasa, hegemoni laki-laki, dan sebagainya. Hanya saja, qira`ah mubadalah memandang dan menyelesaikan berbagai hal tersebut dengan alat-alat wacana keilmuan Islam. Sehingga, hasilnya adalah penyesuaian hukum-hukum Islam dengan nilai yang dibawa, atau dekonstruksi syariat, di mana syariat yang telah ditetapkan diubah sesuai nilai yang mereka bawa.

Seperti pada kasus tafsir qawwamah di mana kepemimpinan dalam rumah tangga dianggap dapat diisi oleh laki-laki atau perempuan. Juga mengenai tafsir waris yang dituntut untuk disesuaikan dengan zaman, serta berbagai kasus lain, di mana metode ini menghasilkan suatu kesimpulan yang berseberangan dengan syariat yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya Qira’ah Mubaadalah ini problematis, dari premis dasar hingga hasilnya.

Sejatinya, Islam telah memiliki metodologi tafsir yang tetap dan telah digunakan oleh para mufassir untuk menafsirkan Alquran. Ketimpangan dan penindasan yang terjadi di kalangan Umat Islam lebih disebabkan oleh praktik dan tradisi masyarakat setempat, daripada oleh ajaran Islam. Sehingga, yang harus dikoreksi adalah masyarakatnya, bukan agamanya. (Arif, 2018: 133-134). Lagipula, umat muslim meyakini bahwa syariat Islam telah sempurna mengatur berbagai urusan kaumnya. Tidak ada ketimpangan, ketidakadilan, seperti yang disuarakan oleh para feminis. Maka, Islam sebenarnya tak membutuhkan “Qira`ah Mubadalah” sebagai pembacaan baru atas teks-teks keagamaan (Alquran, Hadis, Fikih, dan sebagainya).

REFERENSI

Arif, Syamsuddin. Islam dan Diabolisme Intelektual. Jakarta: INSIST, 2017.

at-Thabari, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay AlQur’an. Kairo: Darul Ma’rifat, n.d.

Convergences, Feminism in Islam: Secular and Religious. Margot Badra. England: Oxford, 2009.

Kodir, Faqihuddin Abdul. Qira`ah Mubadalah. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

Mahfud, Dawam. “Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat.” SAWWA, 2015: 102-103.

Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda. Bandung: Mizan, 1999.

العك, خالد عبد الرحمن. اصول التفسير وقواعده. بيروت: دار النقاس, 1986.

القطان, مناع بن خليل. مباحث في علوم القرآن. القاهرة: مكتبة وهبة, 2000.

حسن عبد الفتاح أحمد. عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. قاهرة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2012.

CIOS UNIDA Gontor